Dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor:503/2747/SJ tanggal 1 April 2019, hal Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah, DPMPTSP Kabupaten Pringsewu mengadakan Acara Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Daerah pada hari Jumat/ 12 April 2019 di Ruang Rapat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

Acara ini dihadiri oleh Bupati Pringsewu, H.Sujadi dan seluruh perwakilan Dinas PMPTSP kota maupun kabupaten se-Provinsi Lampung. Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di masing-masing kota/kabupaten, dengan saling bersinergi antara dinas-dinas PMPTSP kota/kabupaten.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang penerapan sistem Online Single Submission (OSS) untuk permohonan dan penerbitan izin usaha, termasuk ketentuan-ketentuan tentang jenis, pemohon, dan penerbit perizinan berusaha, pelaksanaan perizinan berusaha, reformasi perizinan berusaha sektor, sistem OSS, Lembaga OSS, pendanaan OSS, insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS, penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS, dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pelayanan perizinan berusaha yang disediakan melalui sistem OSS mencakup izin usaha dan izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya untuk perseorangan maupun non-perseorangan yang berupa perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onder firma) atau persekutuan perdata. Perizinan berusaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik dan dapat dicetak.

Perizinan berusaha melalui sistem OSS yang diuraikan dalam peraturan ini diawali dengan pendaftaran oleh pelaku usaha dengan menyertakan dokumen-dokumen dan memberikan informasi yang dipersyaratkan. Lembaga OSS kemudian akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB akan sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB atau Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki atau menguasai prasarana tersebut, setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB, berdasarkan Komitmen. Selain itu, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, atau lisensi  dan/atau  pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS. Bagian selanjutnya dari peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan yang rinci tentang pemenuhan komitmen yang diberikan dalam rangka penerbitan berbagai macam perizinan tersebut di atas. Ada pun jenis izin usaha dan izin komersial atau operasional yang dilaksanakan melalui sistem OSS dalam berbagai sektor diuraikan secara rinci dalam Lampiran pada peraturan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *